HarySoemarwoto’s Weblog

Pemikiran Seorang Anak Bangsa

UAN (semestinya tidak) Tentukan Kelulusan Siswa

Posted by harysoemarwoto on June 15, 2008

Sujud syukur, sorak sorai dan sedih pilu mewarnai suasana pengumuman hasil UAN SMA & SMK kemarin pagi, 14 Juni 2008. Tingkat kelulusan bervariasi antara daerah propinsi, misal DKI sekitar 91,98% (SMA lulus 52.537 siswa dari 56.953 peserta, SMK lulus 53.940 siswa dari 57.515 dan SMA Luar Biasa lulus 42 siswa dari 42 siswa –jumlah siswa yang tidak lulus 7.991, dengan rincian 4.416 siswa SMA dan 3.575 siswa SMK — kompas, 15 Juni 2008)  dan DIY sekitar 93%. Kira-kira berapa % untuk luar Jawa, yang umumnya keadaannya tidak sebaik sekolah yang ada di Jawa?.  Tragis memang, proses belajar 3 tahun hanya ditentukan oleh hasil ujian beberapa matapelajaran, itu pun hanya mencakup aspek kognitif saja. Selama ini, proses pendidikan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan kita meliputi aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (perilaku), sehingga unfair apabila hasil belajar/kelulusan siswa hanya ditentukan oleh UAN. Secara matematis, mestinya ke-3 aspek tersebutlah yang dijadikan penentu kelulusan. Jadi UAN semestinya tidak tentukan kelulusan siswa. 

Mendiknas-Prof Bambang Sudibyo diharapkan untuk tidak memaksakan kehendaknya sendiri, terlebih merujuk UU No 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menyebutkan bahwa yang berhak menentukan hasil belajar adalah lembaga pendidikan. UAN tepat untuk menentukan pemetaan kelulusan siswa tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat diambil langkah-langkah standarisasi guna meningkatkan mutu pendidikan. Standarisasi bukan hanya aspek kurikulum saja (yang kini terkesan berubah tiap ganti pejabat), tetapi juga perlu penstandaran sarana/prasarana, guru, anggaran pendidikan. Dengan demikian, ke depan diharapkan mutu pendidikan meningkat secara signifikan. Saya sangat setuju dengan pendapat Prof.Arif Rahman yang mengatakan bahwa UAN digunakan bukan untuk menentukan kelulusan siswa, tetapi untuk pemetaan tingkat & mutu pendidikan.

Menurut Rusydi Hikmawan (website Pelajar Islam Indonesia) dijelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas, telah dibedakan antara evaluasi dengan ujian. Evaluasi dalam pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas pendidik/guru adalah sebagai pemantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan dan ini berarti ujian dalam UU seharusnya dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan bukan oleh pemerintah pusat.
Dampak-dampak negatif tersebut akan semakin mendominasi bila dasar hukum pelaksanaan dan hak pedagogis guru terabaikan.
Dalam UU Sisdiknas, tidak ada pasal yang mengatur pelaksanaan UN sebagai bentuk kelulusan murid. Pada Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi tidak ada satu pasal pun memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan UN dan UN sebagai bentuk kelulusan murid.
Yang perlu diketahui, pada pasal 58 ayat (1) disebutkan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, artinya dalam hal kelulusan pun, pendidik atau guru harus terlibat. Dan bukan pemerintah.
Wewenang yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal evaluasi terdapat pada pasal 59 ayat (1) hanya mengenai evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Namun, dalam PP No. 19 Tahun 2005 pasal 72 ayat (1), murid dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah (a). Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b). Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c). Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus UN.
Hal tersebut di atas jelas membuktikan katidakberpihakan UN sebagai sistem penilaian proses pendidikan nasional dan pembelajaran murid dan adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara PP No. 19 Tahun 2005 dengan UU Sisdiknas.

Atas uraian diatas, mestinya PP yang bertentangan dengan UU tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan batal demi hukum sehingga kelulusan siswa akan ditentukan oleh ke3 aspek diatas, bukan hanya aspek kognitif saja, seperti UAN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: