Mestinya mereka sudah ready for work karena sudah dipersiapkan sebelumnya oleh parpol. Kader parpol atau siapa orangnya yang dijagokan sebagai caleg sudah sewajarnya berbekal diri (atau dibelaki) dengan job description yang akan diemban. Mereka yang terpilih mestinya begitu dilantik, sudah harus bekerja maksimal tidak “clingak-clinguk” karena tidak mengerti tugas-tugasnya. Inilah kegagalan parpol, baik parpol besar apalagi yang parpol kecil.Uang rakyat Rp 6 M tidak tepat untuk biayai orientasi anggota DPR baru, ini hak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya (atau minimal disalurkan untuk modal usaha bagi si miskin).

Dua minggu belakang ini, rakyat “muak” disuguhi tayangan media mengenai kusak-kusuk para politisi elit parpol, yang ternyata menggelikan. Suara rakyat bisa diplintir kesana-kemari. Para elit politisi tua dan sudah uzur juga bergerak kesana-kemari, dan mestinya mereka sadar diri untuk membuka kran peluang untuk kaum muda yang potensial baik akhlaq maupun kapabilitasnya.  Kondisi saat ini yang ada adalah perebutan kekuasaan, koalisi antar parpol ya ujung-ujungnya bagi-bagi kekuasaan. Hal ini terjadi dan nampak seperti “bola liar” akibat dari pilpres digelas tidak bersamaan dengan pileg. Ya ini akal-akalan politisi senayan, yang ternyata menjual kepentingan rakyat utuk kepentingan parpol dan dirinya. Mestinya, koalisi parpol dibangun sebelum pileg sehingga dalih koalisi kesetaraan, kebersamaan dan saling menghargai bisa diwujudkan karena modal awalnya sama. Kalau sekarang yang terjadi, ya mesti proporsional dalam arti yang mendapat suara terbanyak mestinya mendapat jatah yang lebih dibanding yang suaranya kurang. Ini baru fair, Bung !

Arah koalisi sebenarnya sudah kelihatan dan kasat mata disaksikan rakyat. Koalisi akal-akalan, koalisi dagang sapi, koalisi cederai rakyat atau entahlah dan bisa dibilang koalisi macam mana? Andai, akhirnya koalisi parpol untuk mengusung capres/cawapres menemui jalan buntu (seperti yang sudah kita saksikan terjadi antar 2 parpol), dan kemudian melakukan “jurus mabuk” bagi yang tidak puas, lalu menarik diri tidak mengajukan capre/wapresnya, maka “chaos” mungkin akan terjadi karena capres/wapres “tunggal” hanya SBY/Mr.X yang maju. Disana nanti rakyat akan dirugikan, rakyat dikorbankan dan peluang ini akan diambil secepat kilat oleh TNI. Jika TNI mengambil alih kepemimpinan nasional maka “militerstik negara” akan tampil kembali, lalu semua elite politisi “yang dinilai membuat kekacauan” ditangkap dan dibui. Wa…ngeerriii !!

Rakyat kini menunggu, ulah para elit parpol mau dibawa kemana negeri ini! Mereka sedang limbung, maju kena mundur kena. Mereka yang dulu berseberangan kini berangkulan, yang dulu berangkulan kini bersebrangan, lalu saling mengorek “aib” masing-masing. Ya, inilah politik yang dari wakatu ke waktu bahkan detik ke detik bisa berubah dan cenderung “mencla-mencle” He…he….

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu kini sedang “bingung” disamping memang kinerjanya semrawut, tidak memuaskan juga sedang dibidik oleh elit parpol sebagai kambing hitam ketidakberesan pemilu. hai, anggota KPU bersiapalah kalian akan diajukan ke pengadilan dan bahkan mungkin masuk bui. Duh …kasihan. Dari awal sebenarnya nampak bahwa penetapan UU pemilu 2009 molor sehingga KPU hanya punya waktu sekitar 2 tahun untuk menyiapkan hajat akbar bangsa kita. Waktu yang sangat mepet, terlebih semua anggota KPU diisi oleh wajah-wajah baru yang kurang paham pemilu. Inilah sebenarnya telah terjadi upaya pengkambinghitaman KPU nantinya. Mana mungkin, dengan waktu yang singkat dan smua anggota baru dapat langsung bekerja. Semestinya anggota KPU direkrut dari orang-orang yang berakhlaq & profesional di bidangnya serta mempunyai pengalaman sebagai anggota KPU yang sukses. Komposisi anggota KPU semestinya 50% wajah lama yang bagus dan 50% wajah baru yang paham dengan ilmunya, sehingga begitu mereka dilantik dapat segera tancap gas untuk bekerja. UU pemilu (legislatif+presiden/wapres) untuk th 2014 mestinya sudah diselesaikan pada tahun pertama atau awal tahun kedua masa jabatan DPR+DPD th 2009-2014, yaitu tahun 2010 akhir atau 2011 awal harus sudah beres termasuk pelantikan Anggota KPU dan anggaran pemilu.

Ke depan kita berharap agar Pileg dan Pilpres putaran ke-1 dilaksanakan bersama-sama, sehingga koalisi parpol dibangun sebelum pileg+pilpres. Dengan demikian maka setiap parpol yang lolos sebagai peserta pemilu dan calon dari jalur independen berhak mengajukan capres & wapresnya, entah parpol itu maju sendiri ataupun koalisi antar beberapa parpol. Koalisi ini lebih fair dan tidak mencederai suara rakyat. UU yang telah dibuat perlu disempurnakan lebih berpihak rakyat, electoral treshold dilaksanakan sehingga pada pemilu 2014 jumlah parpol sekitar 10 saja, sementyara itu persyaratan mendirikan parpol baru diperketat dengan menambah persyaratan jumlah dukungan rakyat/keanggotaan  yang lebih tinggi dengan sebaran kepengurusan & keanggotaan minimal 3/4 provinsi dan 3/4 kabupaten/kota, sehingga secara bertahap pada 2019  cukuplah 5 parpol saja, toh dari 38 patrpol yang ada sekarang sulit dibedakan platform-nya (bahkan sama/mirip hanya beda lambangnya, ibarat handphone isisnya sama chasingnya beda).  Tahun 2014 kita semua berharap agar Pileg+Pilpres putaran ke-1 dilaksanakan bersamaan, Pileg diikuti oleh paling banyak 10 parpol dan peserta perorangan calon anggota DPD, capres/cawapres dari parpol maupun jalur independen/perseorangan sehingga rakyat tidak salah pilih dan biaya pun menjadi lebih hemat.  Semoga ini terwujud.

Pasca pileg (pemilihan anggota legislatif, yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah) memang menyisakan banyak masalah, terlebih pelaksananan pemilu yang “amburadul” maupun rendahnya kapabiltas KPU (D). Kondisi anomali ini juga tidak lepas dari para politisi senayan sengaja yang mengulur-ulur pembasanan/penetapan UU Pemilu maupun fit and proper test calon anggota KPU, sehingga KPU baru tidak mempunyai cukup waktu mempersiapkan segala hal tentang pemilu, apalagi yang bersangkutan semuanya wajah-wajah baru. Ke depan, saya kira akan lebih baik keanggotaan KPU diisi oleh wajah-wajah lama yang bersih dan bagus (50%) dan wajah-wajah baru (50%). Ingat wilayah kita ini sangat luas dan banyak daerah yang terisolasi dan masih tertinggal, yang tidak mungkin H-3 logistik baru didistribusikan. Sudah pasti, kacau !!. Kondisi ini lebih parah lagi, karena KPU seolah-olah dijadikan “target” dan sebagai sumber kegagalan.

Kemudian di sisi lain, para caleg, terutama nomor jadi sudah bisa tidur nyenyak, tahu-tahu terhentak dan terkejut dari tidurnya karena putusan MK yang menganulir ketentuan nomor urut menjadi suara terbanyak. Appreciate untuk MK yang menghargai suara rakyat. Inilah sumber stres awal para caleg. Mereka dipaksa oleh keadaan yang berubah sangat cepat untuk segera membangun citra, mempublikasikan dirinya untuk lebih dikenal oleh rakyat. Mereka harus mengurus pikiran, waktu, tenaga dan uang untuk menjadikan dirinya “terkenal”, sehingga segala upaya ditempuh termasuk utang dan irnoisnya ada yang “mencuri”. Wah…, belum jadi anggota legislatif saja sudah, mencuri apalagi nanti kalau sudah jadi…, bisa kita bayangkan bagaiman kinerja mereka. Ada pula caleg, yang naik tower telkom, siap terjun tapi toh takut juga ..ha…ha…. Makanya, pikir-pikir dulu, jangan keburu nafsu. Gituuuu, kok repot !!.

Secara ekonomi, memang untuk jadi caleg perlu “dana” yang tidak sedikit, kita dengar ada yang ratus juta bahkan miliaran rupiah. . Sebagai ilustrasi, andai kita akan mensosialisaikan visi, misi dan program dihadapan 1000 orang, sedikitnya Rp 200 juta harus disiapkan untuk memobilisasi mereka, entertain, konsumsi, kaos, transportasi mereka (tidak termasuk money politic). Inilah resiko demokrasi ! . Di negara maju, pada umumnya para calon senator yang masuk gelanggang adalah mereka-meraka yang sudah mampan ekonominya atau yang mempunyai kegiatan sosial yang dikenal masyarakatnya. Sementara itu, di negeri kita banyak caleg yang tidak siap, sehingga akan menimbulkan masalah baru. Salah satu diantaranya adalah gangguan kejiwaan seperti stress bahkan tidak menutup kemungkinan jadi gila. Terbukti memang, sudah ada calon anggota DPR di Solo yang memeriksakan diri ke Rumah Sakit Jiwa dan justru dia sudah booking tempat, tetapi ditolak karena belum dinyatakan “setengah gelo”. Ayo, siapa lagi yang menyusul. Mengenaskan nian nasibmu sang cale!!

Saya kira di th 2009 suasana seperti itu tidaklah jauh berbeda, mengingat “otonomi rakyat” secara perorangan untuk memilih belum sepenuhnya bisa diwujudkan karena mereka terjerat pada  “money politic” yang senantiasa mencaploknya. Mereka rela (terpaksa) menggadaikan suaranya demi Rp 100.000-an untuk memilih caleg tertentu dan mengorbankan kepentingan yang sangat besar.

Ke depan, atas keputusan MK ini akan mengakibatkan para aktivis parpol enggan menjadi pengurus, mereka saya kira akan mengambil jalan “turun gunung” membina konstituen masing-masing apabila mereka ingin maju menjadi caleg 2014. Pamor pengurus/aktivis parpol yang tak berduit otomatis terdegradasi oleh ketidakberdayaan dirinya, walau mungkin mereka piawai dan loyal kepada garis-garis perjuangan parpol. Rekrutmen pengurus parpol akan bergeser ke arah  ” pengurus parpol bayaran” yang dengan sendirinya akan mereduksi loyalitas kepada perjuangan parpol. Ini “buah simalakama” bagi parpol ke depan. Kondisi ini akan mengakibatkan jumlah parpol yang lolos electoral treshold sedikit.

Bagi KPU melaksanakan putusan MK tsb tidaklah sulit, justru yang sangat penting dilaksanakan dari awal adalah tahapan-tahapan proses pemilu yang luber, jurdil dan fair play. Yang dirasakan adanya waktu yang sangat sempit untuk mensosialisasikan para caleg beserta rekam jejaknya. jangankan rekam jejaknya, fotonya saja tidak lengkap. Dengan kondisi seperti ini, rakyat awam terhadap pilihanya sehingga akan sangat mudah diiming-imingi duit atau secara gampang mereka akan memilih “public figure” seperti artis. Namun demikian, kita berharap mudah-mudahan Pemilu th 2009 suskses, aman dan damai.

Ini pelajaran berharga bagi parpol terutama saat sekarang ini untuk merekrut caleg yang benar-benar bersih dan komit terhadap kepentingan negara. Untuk menjaring caleg yang seperti ini memang tidak gampang, karena untuk biaya operasional kampanye diri caleg sendiri diperkirakan Rp 2 M pada tahun 2009, belum lagi mereka harus merogoh kocek untuk dana kontribusi partai yang merekrutnya. Menurut hemat saya, dana Rp 2 M itu hanya mencukupi bagi kegiatan publikasi, kampanye dan mobilisasi massa di daerah pemilihan (DP). Sebagai contoh, DP Kaltim yang terdiri dari 13 kab/kota, andai para caleg ber kampanye di tiap kab/kota sekali saja dengan menghadirkan simpatisan 1000 orang saja diperkirakan butuh dana minimal Rp 200 juta, berarti untuk DP Kaltim seorang caleg memerlukan dana sekitar Rp 2,6 M. Ya, ini dana yang sangat mahal sehingga yang mampu mengisi hanyalah orang-orang yang berduit saja. Kita sudah dapat membayangkan, begitu mereka duduk di Senayan mereka akan segera memutar otak untuk mengembalikan modal saat kampanye, walaupun ada beberapa orang yang mengedepankan idealisme.

Kondisi ini semestinya dapat diatasi dengan menata kembali jalur Bopunjur. HADE yang baru saja dilantik menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat diharapkan segera turun tangan. Salah satu solusi yang mungkin adalah menyediakan REST AREA sepanjang sisi kana dan sisi kiri jalur Bopunjur untuk menampung para pedagang di kedai-kedai maupun pedangan K-5. Tempat istirahat dapat dibuat setiap km disisi kanan maupun sisi kiri jalan, sehingga setiap pengguna angkutan jalan raya hanya akan singgah menikmati jajanan di Rest Area ini. Dengan demikian diharapkan jalau Bopunjur akan lebih asri dan sedap dipandang mata. Tahap selanjutnya penertiban IMB untuk bangunan dan Vila-vilanya.Selamat bekerja Kang Heryawan dan Kang Dede !

Premanisme sebagai paham (isme) preman yang mengandalkan kekerasan, pemaksaan kehendak, menang sendiri, benar sendiri, suka buat onar tabrak sana -tabrak sini ternyata sudah merajalela merasuki warga masyarakat tidak pandang bulu baik itu anak-anak, ABG, orang dewasa pria maupun wanita. Beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur ada anak usia SD membunuh, dia mengaku terpengaruh oleh tayangan-tayangan kekerasan di TV (misal : smack down) maupun PS Games. Tayangan TV kita sudah sangat memprihatinkan, dari channel kaca ini “perilaku” masyarakat penonton bisa dipengaruhi terutama tayangan yang berbau kekerasan, pornografi dan pornoaksi. Tayangan kekerasan seperti penganiayaan yang terjadi di STPDN, STIP, Geng Motor di Bandung, adu jotos para Anggota Dewan, Adu pukul antar para demonstran, ulah penggemar moge di jalanraya, warnet-warnet sedikit banyak juga mempengaruhi perilaku penonton. Belum lagi, masalah narkoba !

Apa yang mesti kita lakukan ? Dimulai dari keluarga, hendaknya setiap orang tua mendampingi anak-anaknya jika sedang menonton TV (atur channel yang mendidik saja, kalau tidak ada yang pantas untuk anak-anak ya matikan saja TV-nya). Jika anak bermain PS, orang tua mestinya membeli DVD yang cocok untuk anak (orang tua harus selektif, mencoba main PS duluan baru kemudian bila cocok bolehlah anak kita memainkannya). Biasakan anak-anak kita menggunakan waktunya dengan baik sekolah, belajar dan bermain harus disiplin. Hari-hari sekolah tidak boleh untuk bermain, anak-anak kita hanya akan bermain pada saat libur saja. Pendidikan agama jangan dikesampingkan karena itu bekal hidup dunia akhirat. Pak Mendikbud agar mereview kurikulum pendidikan agar pendidikan agama ditambah jam belajarnya, jangan hanya 2 jam/minggu. Pemerintah & Legislatif buatlah UU yang membela rakyat dan menjadikan rakyat beretika & berbudaya. UU anti pornografi & pornoaksi segera disahkan dan diundangkan agar bangsa ini tidak semakin parah, dekadensi moral sudah merajalela dimana-mana. Kemudian secara simultan Badan yudikatif dan penegakan hukum lakukan penegakan hukum dan keadilan untuk semua orang, jangan tebang pilih dan jangan korupsi. Akhirnya, peranserta dan kepedulian semua pihaklah yang akan mengatasi masalah ini. Ayo saling bergandeng tangan, bahu membahu mencegah kemungkaran dan kedhaliman. Semoga.

Didaerah ini terdapat peninggalan sejarah seperti Kutai Lama (cika-bakal kerajakan Kutai), Sanga-Sanga yang dikenal ada Monumen Palagan Sanga-Sanga saat TNI dan rakyat melawan penjajahan tahun 1947.

Konflik internal parpol? Ya itu biasa sebagai dinamisasi partai sepanjnag konflik dapat dikelola dengan win-win solution; tetapi kalau sudah menjadi perpecahan yang berujung pada pengkambinghitaman pihak lain maka yang ada hanyalah disharmoni. Misal seruan Gus Dur untuk Golput pada Pemilu 2009. GOLPUT, KOK REPOT !! Mengapa Gus Dur baru menyerukan Golput sekarang ? Orang awam dengan cepat akan segera menjawab karena PKB versi Gus Dur kalah dengan PKB versi Gus Imin (anak keponakan Gus Dur sendiri) di PN Jakarta Selatan. Golput gaya Gus Dur dan juga umumnya para politisi kita akan selalu terjadi karena dalam diri mereka selalu berkecamuk perasaan dan kemauan ingin selalu menang, merasa benar dan menang sendiri. Kesepakatan diawal pemilu, pilpres maupun pilkada selalu dideklarasi ” SIAP MENANG & SIAP KALAH” oleh semua kontestan yang difasilitasi KPU(D) , tapi dalam kenyataannya mereka TIDAK SIAP KALAH. Mereka akan menggunakan “jurus mabuk”, yang penting cari menang karena sudah kepalang basah dan habis-habisan dana, tenaga. Ha..ha…dan utang lagi. Jangankan memperjuangkan nasib rakyat, nasib sendiri saja tidak menentu.

Saya pikir untuk Golput atau tidak itu hak masing-masing orang, namun bagi kita yang sedang membangun demokrasi perlu mengedepankan cara-cara santun dan sikap legowo/besar hati menenrima kekalahan. Tokoh parpol dan siapa saja yang ingin tampil memimpin negeri ini janganlah hanya mengejar kepentingan diri & kelompoknya, tapi buktikan janji-janji anda saat kampanye. Ingat bahwa janji-janji anda itu akan dimintai pertanggungjawabannya (bukan hanya oleh rakyat konstituennya), utamanya kepada Allah Yang Maha Mengetahui. Ke depan, saya pikir akan lebih baik jika negeri ini diisi oleh tokoh-tokoh muda yang berakhlak mulia, cerdas dan bersih. Tokoh tua yang selama ini berada di puncak kekuasaan sebaiknya segera mundur dan memberi kesempatan kepada yang muda misal Hidayat Nur Wahid - Ketua MPR kita. Gitu saja, kok repot !

Mendiknas-Prof Bambang Sudibyo diharapkan untuk tidak memaksakan kehendaknya sendiri, terlebih merujuk UU No 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menyebutkan bahwa yang berhak menentukan hasil belajar adalah lembaga pendidikan. UAN tepat untuk menentukan pemetaan kelulusan siswa tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat diambil langkah-langkah standarisasi guna meningkatkan mutu pendidikan. Standarisasi bukan hanya aspek kurikulum saja (yang kini terkesan berubah tiap ganti pejabat), tetapi juga perlu penstandaran sarana/prasarana, guru, anggaran pendidikan. Dengan demikian, ke depan diharapkan mutu pendidikan meningkat secara signifikan. Saya sangat setuju dengan pendapat Prof.Arif Rahman yang mengatakan bahwa UAN digunakan bukan untuk menentukan kelulusan siswa, tetapi untuk pemetaan tingkat & mutu pendidikan.

Menurut Rusydi Hikmawan (website Pelajar Islam Indonesia) dijelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas, telah dibedakan antara evaluasi dengan ujian. Evaluasi dalam pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas pendidik/guru adalah sebagai pemantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan dan ini berarti ujian dalam UU seharusnya dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan bukan oleh pemerintah pusat.
Dampak-dampak negatif tersebut akan semakin mendominasi bila dasar hukum pelaksanaan dan hak pedagogis guru terabaikan.
Dalam UU Sisdiknas, tidak ada pasal yang mengatur pelaksanaan UN sebagai bentuk kelulusan murid. Pada Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi tidak ada satu pasal pun memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan UN dan UN sebagai bentuk kelulusan murid.
Yang perlu diketahui, pada pasal 58 ayat (1) disebutkan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, artinya dalam hal kelulusan pun, pendidik atau guru harus terlibat. Dan bukan pemerintah.
Wewenang yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal evaluasi terdapat pada pasal 59 ayat (1) hanya mengenai evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Namun, dalam PP No. 19 Tahun 2005 pasal 72 ayat (1), murid dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah (a). Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b). Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c). Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus UN.
Hal tersebut di atas jelas membuktikan katidakberpihakan UN sebagai sistem penilaian proses pendidikan nasional dan pembelajaran murid dan adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara PP No. 19 Tahun 2005 dengan UU Sisdiknas.

Atas uraian diatas, mestinya PP yang bertentangan dengan UU tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan batal demi hukum sehingga kelulusan siswa akan ditentukan oleh ke3 aspek diatas, bukan hanya aspek kognitif saja, seperti UAN.