RP 6 M BIAYAI ORIENTASI DPR BARU 2009

Wow….mencengangkan, Orientasi DPR Baru telan uang rakyat Rp 6 M. !! Walau hingga KPU belum tetapkan Anggota DPR terpilih, mengingat masih banyak permasalahan yang belum tuntas, seperti pemilu ulang di beberapa dapil maupun gonjang-ganjing keputusan hukum yang simpang siur saling serobot antara MA dan MK, tetapi rakyat sudah bisa mengendus pemborosan uang Rp 6 M hanya untuk masa orientasi. Emangnya dia akan sekolah yang baru masuk tahun ajaran baru. Ini jelas membodohi rakyat.

Mestinya mereka sudah ready for work karena sudah dipersiapkan sebelumnya oleh parpol. Kader parpol atau siapa orangnya yang dijagokan sebagai caleg sudah sewajarnya berbekal diri (atau dibelaki) dengan job description yang akan diemban. Mereka yang terpilih mestinya begitu dilantik, sudah harus bekerja maksimal tidak “clingak-clinguk” karena tidak mengerti tugas-tugasnya. Inilah kegagalan parpol, baik parpol besar apalagi yang parpol kecil.Uang rakyat Rp 6 M tidak tepat untuk biayai orientasi anggota DPR baru, ini hak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya (atau minimal disalurkan untuk modal usaha bagi si miskin).

Carut-marut Koalisi Jelang Pilpres 2009, macam mana ?

Jika ditilik secara rasional maka Pilpres putaran pertama seharusnya sudah dilaksanakan bersamaan dengan Pileg tgl 9 April 2009 yang lalu. Ini lebih fair karenalembaga “presiden” itu terbentuk tidak ada prasyarat harus terbentuk terlebih dahulu lembaga “legislatif”, sehingga bangsa ini harus segera memulai untuk memilih Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, DPD dan Presiden/Wapres bersamaan pada Tahun 2014 termasuk mengakomodasi calon indenpenden non-parpol. Ini tugas DPR, DPD & Pemerintah yang akan datang. Sehingga rakyat menunggu “gelanggang politik baru” tahun 2014 yang lebih menggairahkan.

Dua minggu belakang ini, rakyat “muak” disuguhi tayangan media mengenai kusak-kusuk para politisi elit parpol, yang ternyata menggelikan. Suara rakyat bisa diplintir kesana-kemari. Para elit politisi tua dan sudah uzur juga bergerak kesana-kemari, dan mestinya mereka sadar diri untuk membuka kran peluang untuk kaum muda yang potensial baik akhlaq maupun kapabilitasnya.  Kondisi saat ini yang ada adalah perebutan kekuasaan, koalisi antar parpol ya ujung-ujungnya bagi-bagi kekuasaan. Hal ini terjadi dan nampak seperti “bola liar” akibat dari pilpres digelas tidak bersamaan dengan pileg. Ya ini akal-akalan politisi senayan, yang ternyata menjual kepentingan rakyat utuk kepentingan parpol dan dirinya. Mestinya, koalisi parpol dibangun sebelum pileg sehingga dalih koalisi kesetaraan, kebersamaan dan saling menghargai bisa diwujudkan karena modal awalnya sama. Kalau sekarang yang terjadi, ya mesti proporsional dalam arti yang mendapat suara terbanyak mestinya mendapat jatah yang lebih dibanding yang suaranya kurang. Ini baru fair, Bung !

Arah koalisi sebenarnya sudah kelihatan dan kasat mata disaksikan rakyat. Koalisi akal-akalan, koalisi dagang sapi, koalisi cederai rakyat atau entahlah dan bisa dibilang koalisi macam mana? Andai, akhirnya koalisi parpol untuk mengusung capres/cawapres menemui jalan buntu (seperti yang sudah kita saksikan terjadi antar 2 parpol), dan kemudian melakukan “jurus mabuk” bagi yang tidak puas, lalu menarik diri tidak mengajukan capre/wapresnya, maka “chaos” mungkin akan terjadi karena capres/wapres “tunggal” hanya SBY/Mr.X yang maju. Disana nanti rakyat akan dirugikan, rakyat dikorbankan dan peluang ini akan diambil secepat kilat oleh TNI. Jika TNI mengambil alih kepemimpinan nasional maka “militerstik negara” akan tampil kembali, lalu semua elite politisi “yang dinilai membuat kekacauan” ditangkap dan dibui. Wa…ngeerriii !!

Rakyat kini menunggu, ulah para elit parpol mau dibawa kemana negeri ini! Mereka sedang limbung, maju kena mundur kena. Mereka yang dulu berseberangan kini berangkulan, yang dulu berangkulan kini bersebrangan, lalu saling mengorek “aib” masing-masing. Ya, inilah politik yang dari wakatu ke waktu bahkan detik ke detik bisa berubah dan cenderung “mencla-mencle” He…he….

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu kini sedang “bingung” disamping memang kinerjanya semrawut, tidak memuaskan juga sedang dibidik oleh elit parpol sebagai kambing hitam ketidakberesan pemilu. hai, anggota KPU bersiapalah kalian akan diajukan ke pengadilan dan bahkan mungkin masuk bui. Duh …kasihan. Dari awal sebenarnya nampak bahwa penetapan UU pemilu 2009 molor sehingga KPU hanya punya waktu sekitar 2 tahun untuk menyiapkan hajat akbar bangsa kita. Waktu yang sangat mepet, terlebih semua anggota KPU diisi oleh wajah-wajah baru yang kurang paham pemilu. Inilah sebenarnya telah terjadi upaya pengkambinghitaman KPU nantinya. Mana mungkin, dengan waktu yang singkat dan smua anggota baru dapat langsung bekerja. Semestinya anggota KPU direkrut dari orang-orang yang berakhlaq & profesional di bidangnya serta mempunyai pengalaman sebagai anggota KPU yang sukses. Komposisi anggota KPU semestinya 50% wajah lama yang bagus dan 50% wajah baru yang paham dengan ilmunya, sehingga begitu mereka dilantik dapat segera tancap gas untuk bekerja. UU pemilu (legislatif+presiden/wapres) untuk th 2014 mestinya sudah diselesaikan pada tahun pertama atau awal tahun kedua masa jabatan DPR+DPD th 2009-2014, yaitu tahun 2010 akhir atau 2011 awal harus sudah beres termasuk pelantikan Anggota KPU dan anggaran pemilu.

Ke depan kita berharap agar Pileg dan Pilpres putaran ke-1 dilaksanakan bersama-sama, sehingga koalisi parpol dibangun sebelum pileg+pilpres. Dengan demikian maka setiap parpol yang lolos sebagai peserta pemilu dan calon dari jalur independen berhak mengajukan capres & wapresnya, entah parpol itu maju sendiri ataupun koalisi antar beberapa parpol. Koalisi ini lebih fair dan tidak mencederai suara rakyat. UU yang telah dibuat perlu disempurnakan lebih berpihak rakyat, electoral treshold dilaksanakan sehingga pada pemilu 2014 jumlah parpol sekitar 10 saja, sementyara itu persyaratan mendirikan parpol baru diperketat dengan menambah persyaratan jumlah dukungan rakyat/keanggotaan  yang lebih tinggi dengan sebaran kepengurusan & keanggotaan minimal 3/4 provinsi dan 3/4 kabupaten/kota, sehingga secara bertahap pada 2019  cukuplah 5 parpol saja, toh dari 38 patrpol yang ada sekarang sulit dibedakan platform-nya (bahkan sama/mirip hanya beda lambangnya, ibarat handphone isisnya sama chasingnya beda).  Tahun 2014 kita semua berharap agar Pileg+Pilpres putaran ke-1 dilaksanakan bersamaan, Pileg diikuti oleh paling banyak 10 parpol dan peserta perorangan calon anggota DPD, capres/cawapres dari parpol maupun jalur independen/perseorangan sehingga rakyat tidak salah pilih dan biaya pun menjadi lebih hemat.  Semoga ini terwujud.

Premanisme Merajalela

Na’udzuubillahimindzalik, kita dikejutkan kembali oleh tingkah polah para preman, penuh intrik gaya jagoan, brutal dan penuh kekerasan. Itulah polah ABG Cewek dari Juwana Pati, Geng Nero (NEKO-NEKO ROYOK) namanya. Lho Kok, beraninya keroyokan ??? Jika dirunut kebelakang aksi-aksi kekerasan, sok jagoan ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari internal keluarga, sekolah dan masyarakat termasuk mass media & internet. Dari hasil investigasi polisi, mereka mengaku sudah mulai punya geng sejak SD. Wah, ngeri juga ya

Menyusuri Sungai Mahakam

Inilah pemandangan sehari-hari yang dapat kita saksikan di sepanjang Sungai Mahakam di propinsi Kalimantan Timur. Gambar ini diambil di Perkampungan Tanggul kec.Muara Jawa kab Kutai Kartanegera oleh temanku Mas Masrizal dari Malang yang bekerja di daerah ini. Jalur sungai di Pulau Kalimantan memang dominan sebagai penghubung antar daerah. Seperti gambar diatas para nelayan dan anak-anak sudah terbiasa mengendarai ketinting

Tahukah Anda : Tiap 4 hari, Ada Pilkada ?

Salah satu hasil agenda reformasi 1998 adalah demokratisasi. Demokratisiasi yang dibangun dalam bidang politik satu diantaranya pilkada secara langsung setiap 5 tahunan. Dari data sekarang ada 33 propinsi, 349 kabupaten dan 91 kotamadya, jadi jumlah seluruhnya ada 473 daerah. Mari kita hitung tiap berapa harikah kita mennyelenggarakan pilkada ?

Mekanisme 5 tahunan berarti 5 X 365 hari = 1825 hari, lalu dibagi jumlah daerah 473 maka diketemukan 3, 86 hari (dibulatkan menjadi 4 hari). Artinya tiap 4 hari kita menyelenggarakan pilkada. Ini belum termasuk

Makna Kebangkitan Nasional adalah BERANI

Peristiwa Heroik para founding father/mother negeri Indonesia jika kita telisik secara mendalam disana berkobar nilai ” BERANI”. Berani tampil, berani melawan penjajahan/imperalis, berani melawan kesemana-menaan/pendhzoliman untuk menyatakan eksistensi diri bangsa Indonesia, walau dihadapannya terbentang tirani yang amat kokoh yang siap melindasnya. Tapi jiwa-jiwa yang tegar dan tenang tidaklah gentar, maju terus sampai titik darah yang penghabisan.  Kini, 100 th adalah waktu yang panjang dan apabila disia-siakan maka kita akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih.

Sebagai Anak Bangsa mestinya masing-masing orang