RP 6 M BIAYAI ORIENTASI DPR BARU 2009

Wow….mencengangkan, Orientasi DPR Baru telan uang rakyat Rp 6 M. !! Walau hingga KPU belum tetapkan Anggota DPR terpilih, mengingat masih banyak permasalahan yang belum tuntas, seperti pemilu ulang di beberapa dapil maupun gonjang-ganjing keputusan hukum yang simpang siur saling serobot antara MA dan MK, tetapi rakyat sudah bisa mengendus pemborosan uang Rp 6 M hanya untuk masa orientasi. Emangnya dia akan sekolah yang baru masuk tahun ajaran baru. Ini jelas membodohi rakyat.

Mestinya mereka sudah ready for work karena sudah dipersiapkan sebelumnya oleh parpol. Kader parpol atau siapa orangnya yang dijagokan sebagai caleg sudah sewajarnya berbekal diri (atau dibelaki) dengan job description yang akan diemban. Mereka yang terpilih mestinya begitu dilantik, sudah harus bekerja maksimal tidak “clingak-clinguk” karena tidak mengerti tugas-tugasnya. Inilah kegagalan parpol, baik parpol besar apalagi yang parpol kecil.Uang rakyat Rp 6 M tidak tepat untuk biayai orientasi anggota DPR baru, ini hak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya (atau minimal disalurkan untuk modal usaha bagi si miskin).

Carut-marut Koalisi Jelang Pilpres 2009, macam mana ?

Jika ditilik secara rasional maka Pilpres putaran pertama seharusnya sudah dilaksanakan bersamaan dengan Pileg tgl 9 April 2009 yang lalu. Ini lebih fair karenalembaga “presiden” itu terbentuk tidak ada prasyarat harus terbentuk terlebih dahulu lembaga “legislatif”, sehingga bangsa ini harus segera memulai untuk memilih Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, DPD dan Presiden/Wapres bersamaan pada Tahun 2014 termasuk mengakomodasi calon indenpenden non-parpol. Ini tugas DPR, DPD & Pemerintah yang akan datang. Sehingga rakyat menunggu “gelanggang politik baru” tahun 2014 yang lebih menggairahkan.

Dua minggu belakang ini, rakyat “muak” disuguhi tayangan media mengenai kusak-kusuk para politisi elit parpol, yang ternyata menggelikan. Suara rakyat bisa diplintir kesana-kemari. Para elit politisi tua dan sudah uzur juga bergerak kesana-kemari, dan mestinya mereka sadar diri untuk membuka kran peluang untuk kaum muda yang potensial baik akhlaq maupun kapabilitasnya.  Kondisi saat ini yang ada adalah perebutan kekuasaan, koalisi antar parpol ya ujung-ujungnya bagi-bagi kekuasaan. Hal ini terjadi dan nampak seperti “bola liar” akibat dari pilpres digelas tidak bersamaan dengan pileg. Ya ini akal-akalan politisi senayan, yang ternyata menjual kepentingan rakyat utuk kepentingan parpol dan dirinya. Mestinya, koalisi parpol dibangun sebelum pileg sehingga dalih koalisi kesetaraan, kebersamaan dan saling menghargai bisa diwujudkan karena modal awalnya sama. Kalau sekarang yang terjadi, ya mesti proporsional dalam arti yang mendapat suara terbanyak mestinya mendapat jatah yang lebih dibanding yang suaranya kurang. Ini baru fair, Bung !

Arah koalisi sebenarnya sudah kelihatan dan kasat mata disaksikan rakyat. Koalisi akal-akalan, koalisi dagang sapi, koalisi cederai rakyat atau entahlah dan bisa dibilang koalisi macam mana? Andai, akhirnya koalisi parpol untuk mengusung capres/cawapres menemui jalan buntu (seperti yang sudah kita saksikan terjadi antar 2 parpol), dan kemudian melakukan “jurus mabuk” bagi yang tidak puas, lalu menarik diri tidak mengajukan capre/wapresnya, maka “chaos” mungkin akan terjadi karena capres/wapres “tunggal” hanya SBY/Mr.X yang maju. Disana nanti rakyat akan dirugikan, rakyat dikorbankan dan peluang ini akan diambil secepat kilat oleh TNI. Jika TNI mengambil alih kepemimpinan nasional maka “militerstik negara” akan tampil kembali, lalu semua elite politisi “yang dinilai membuat kekacauan” ditangkap dan dibui. Wa…ngeerriii !!

Rakyat kini menunggu, ulah para elit parpol mau dibawa kemana negeri ini! Mereka sedang limbung, maju kena mundur kena. Mereka yang dulu berseberangan kini berangkulan, yang dulu berangkulan kini bersebrangan, lalu saling mengorek “aib” masing-masing. Ya, inilah politik yang dari wakatu ke waktu bahkan detik ke detik bisa berubah dan cenderung “mencla-mencle” He…he….

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu kini sedang “bingung” disamping memang kinerjanya semrawut, tidak memuaskan juga sedang dibidik oleh elit parpol sebagai kambing hitam ketidakberesan pemilu. hai, anggota KPU bersiapalah kalian akan diajukan ke pengadilan dan bahkan mungkin masuk bui. Duh …kasihan. Dari awal sebenarnya nampak bahwa penetapan UU pemilu 2009 molor sehingga KPU hanya punya waktu sekitar 2 tahun untuk menyiapkan hajat akbar bangsa kita. Waktu yang sangat mepet, terlebih semua anggota KPU diisi oleh wajah-wajah baru yang kurang paham pemilu. Inilah sebenarnya telah terjadi upaya pengkambinghitaman KPU nantinya. Mana mungkin, dengan waktu yang singkat dan smua anggota baru dapat langsung bekerja. Semestinya anggota KPU direkrut dari orang-orang yang berakhlaq & profesional di bidangnya serta mempunyai pengalaman sebagai anggota KPU yang sukses. Komposisi anggota KPU semestinya 50% wajah lama yang bagus dan 50% wajah baru yang paham dengan ilmunya, sehingga begitu mereka dilantik dapat segera tancap gas untuk bekerja. UU pemilu (legislatif+presiden/wapres) untuk th 2014 mestinya sudah diselesaikan pada tahun pertama atau awal tahun kedua masa jabatan DPR+DPD th 2009-2014, yaitu tahun 2010 akhir atau 2011 awal harus sudah beres termasuk pelantikan Anggota KPU dan anggaran pemilu.

Ke depan kita berharap agar Pileg dan Pilpres putaran ke-1 dilaksanakan bersama-sama, sehingga koalisi parpol dibangun sebelum pileg+pilpres. Dengan demikian maka setiap parpol yang lolos sebagai peserta pemilu dan calon dari jalur independen berhak mengajukan capres & wapresnya, entah parpol itu maju sendiri ataupun koalisi antar beberapa parpol. Koalisi ini lebih fair dan tidak mencederai suara rakyat. UU yang telah dibuat perlu disempurnakan lebih berpihak rakyat, electoral treshold dilaksanakan sehingga pada pemilu 2014 jumlah parpol sekitar 10 saja, sementyara itu persyaratan mendirikan parpol baru diperketat dengan menambah persyaratan jumlah dukungan rakyat/keanggotaan  yang lebih tinggi dengan sebaran kepengurusan & keanggotaan minimal 3/4 provinsi dan 3/4 kabupaten/kota, sehingga secara bertahap pada 2019  cukuplah 5 parpol saja, toh dari 38 patrpol yang ada sekarang sulit dibedakan platform-nya (bahkan sama/mirip hanya beda lambangnya, ibarat handphone isisnya sama chasingnya beda).  Tahun 2014 kita semua berharap agar Pileg+Pilpres putaran ke-1 dilaksanakan bersamaan, Pileg diikuti oleh paling banyak 10 parpol dan peserta perorangan calon anggota DPD, capres/cawapres dari parpol maupun jalur independen/perseorangan sehingga rakyat tidak salah pilih dan biaya pun menjadi lebih hemat.  Semoga ini terwujud.

Caleg, mengenaskan nian nasibmu !!

Pemilu legislatif, pesta demokrasi lima tahun telah dilaksanakan tanggal 9 April 2009 lalu, walau disana-sini masih banyak kekurangan (dan mungkin juga kecurangan) seperti kesemrawutan DPT, logistik, tertukarnya surat suara dan daftar caleg antar dapil, money politic, caleg stress dan bisa saja gila. Ha…, mengenaskan nian nasibmu sang caleg. Makanya, sebelum bertindak harus pikir-pikir dulu seperti yang diingatkan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama.

Pasca pileg (pemilihan anggota legislatif, yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah) memang menyisakan banyak masalah, terlebih pelaksananan pemilu yang “amburadul” maupun rendahnya kapabiltas KPU (D). Kondisi anomali ini juga tidak lepas dari para politisi senayan sengaja yang mengulur-ulur pembasanan/penetapan UU Pemilu maupun fit and proper test calon anggota KPU, sehingga KPU baru tidak mempunyai cukup waktu mempersiapkan segala hal tentang pemilu, apalagi yang bersangkutan semuanya wajah-wajah baru. Ke depan, saya kira akan lebih baik keanggotaan KPU diisi oleh wajah-wajah lama yang bersih dan bagus (50%) dan wajah-wajah baru (50%). Ingat wilayah kita ini sangat luas dan banyak daerah yang terisolasi dan masih tertinggal, yang tidak mungkin H-3 logistik baru didistribusikan. Sudah pasti, kacau !!. Kondisi ini lebih parah lagi, karena KPU seolah-olah dijadikan “target” dan sebagai sumber kegagalan.

Kemudian di sisi lain, para caleg, terutama nomor jadi sudah bisa tidur nyenyak, tahu-tahu terhentak dan terkejut dari tidurnya karena putusan MK yang menganulir ketentuan nomor urut menjadi suara terbanyak. Appreciate untuk MK yang menghargai suara rakyat. Inilah sumber stres awal para caleg. Mereka dipaksa oleh keadaan yang berubah sangat cepat untuk segera membangun citra, mempublikasikan dirinya untuk lebih dikenal oleh rakyat. Mereka harus mengurus pikiran, waktu, tenaga dan uang untuk menjadikan dirinya “terkenal”, sehingga segala upaya ditempuh termasuk utang dan irnoisnya ada yang “mencuri”. Wah…, belum jadi anggota legislatif saja sudah, mencuri apalagi nanti kalau sudah jadi…, bisa kita bayangkan bagaiman kinerja mereka. Ada pula caleg, yang naik tower telkom, siap terjun tapi toh takut juga ..ha…ha…. Makanya, pikir-pikir dulu, jangan keburu nafsu. Gituuuu, kok repot !!.

Secara ekonomi, memang untuk jadi caleg perlu “dana” yang tidak sedikit, kita dengar ada yang ratus juta bahkan miliaran rupiah. . Sebagai ilustrasi, andai kita akan mensosialisaikan visi, misi dan program dihadapan 1000 orang, sedikitnya Rp 200 juta harus disiapkan untuk memobilisasi mereka, entertain, konsumsi, kaos, transportasi mereka (tidak termasuk money politic). Inilah resiko demokrasi ! . Di negara maju, pada umumnya para calon senator yang masuk gelanggang adalah mereka-meraka yang sudah mampan ekonominya atau yang mempunyai kegiatan sosial yang dikenal masyarakatnya. Sementara itu, di negeri kita banyak caleg yang tidak siap, sehingga akan menimbulkan masalah baru. Salah satu diantaranya adalah gangguan kejiwaan seperti stress bahkan tidak menutup kemungkinan jadi gila. Terbukti memang, sudah ada calon anggota DPR di Solo yang memeriksakan diri ke Rumah Sakit Jiwa dan justru dia sudah booking tempat, tetapi ditolak karena belum dinyatakan “setengah gelo”. Ayo, siapa lagi yang menyusul. Mengenaskan nian nasibmu sang cale!!

Gong kematian Pengurus Parpol

Sistem suara terbanyak akhirnya diputuskan MK untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD dengan dihapuskannya Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD. Ini kran reformasi yang sangat menggembirakan karena suara rakyat dihargai dan menentukan. Di sisi lain, ini Gong kematian bagi pengurus parpol (terutama yang tidak berduit) yang tidak kuasa mensosialisasikan program-programnya. Terlebih bila pilihan rakyat tidak didasari pada “rekam jejak” caleg yang berakhlaq, bersih dan cerdas maka akan menghasilkan para wakil rakyat yang tidak bermoral, korup, dan malas bekerja seperti yang biasa kita saksikan melalui berita layar TV. 

Saya kira di th 2009 suasana seperti itu tidaklah jauh berbeda, mengingat “otonomi rakyat” secara perorangan untuk memilih belum sepenuhnya bisa diwujudkan karena mereka terjerat pada  “money politic” yang senantiasa mencaploknya. Mereka rela (terpaksa) menggadaikan suaranya demi Rp 100.000-an untuk memilih caleg tertentu dan mengorbankan kepentingan yang sangat besar.

Ke depan, atas keputusan MK ini akan mengakibatkan para aktivis parpol enggan menjadi pengurus, mereka saya kira akan mengambil jalan “turun gunung” membina konstituen masing-masing apabila mereka ingin maju menjadi caleg 2014. Pamor pengurus/aktivis parpol yang tak berduit otomatis terdegradasi oleh ketidakberdayaan dirinya, walau mungkin mereka piawai dan loyal kepada garis-garis perjuangan parpol. Rekrutmen pengurus parpol akan bergeser ke arah  ” pengurus parpol bayaran” yang dengan sendirinya akan mereduksi loyalitas kepada perjuangan parpol. Ini “buah simalakama” bagi parpol ke depan. Kondisi ini akan mengakibatkan jumlah parpol yang lolos electoral treshold sedikit.

Bagi KPU melaksanakan putusan MK tsb tidaklah sulit, justru yang sangat penting dilaksanakan dari awal adalah tahapan-tahapan proses pemilu yang luber, jurdil dan fair play. Yang dirasakan adanya waktu yang sangat sempit untuk mensosialisasikan para caleg beserta rekam jejaknya. jangankan rekam jejaknya, fotonya saja tidak lengkap. Dengan kondisi seperti ini, rakyat awam terhadap pilihanya sehingga akan sangat mudah diiming-imingi duit atau secara gampang mereka akan memilih “public figure” seperti artis. Namun demikian, kita berharap mudah-mudahan Pemilu th 2009 suskses, aman dan damai.

Hotel “Prodeo” menanti politisi “senayan”

Ironis memang. Para politisi senayan yang notabenenya Anggota Dewan yang terhormat (kata mereka) harus meringkuk di Hotel Prodeo alias bui alias penjara. Mereka biasa rapat di hotel-hotel ( semestinya cukup di ruang sidang gedung DPR/MPR Senanyan), saking enaknya lupa diri dan akhirnya meringkuk di hotel prodeo, Ha..ha… Banyak hal yang menyebabkan mereka terjerembab ke bui, salah satu diantaranya mereka “maruk”, serakah

GOLPUT (gaya Gus Dur),Kok… Repot !

Dunia ini panggung sandiwara. Itulah gambaran yang saat ini sedang terjadi dengan carutmarutnya situasi perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu & Pilpres 2009. Tarik menarik kepentingan, tuduh-menuduh, black campaign, kasus monas, kasus jaksa “bobrok”, isue BBM, verifikasi parpol, konflik internal parpol itu semua pendulum yang siap digoyang sana,

Tahukah Anda : Tiap 4 hari, Ada Pilkada ?

Salah satu hasil agenda reformasi 1998 adalah demokratisasi. Demokratisiasi yang dibangun dalam bidang politik satu diantaranya pilkada secara langsung setiap 5 tahunan. Dari data sekarang ada 33 propinsi, 349 kabupaten dan 91 kotamadya, jadi jumlah seluruhnya ada 473 daerah. Mari kita hitung tiap berapa harikah kita mennyelenggarakan pilkada ?

Mekanisme 5 tahunan berarti 5 X 365 hari = 1825 hari, lalu dibagi jumlah daerah 473 maka diketemukan 3, 86 hari (dibulatkan menjadi 4 hari). Artinya tiap 4 hari kita menyelenggarakan pilkada. Ini belum termasuk

Rakyat Sengsara, SBY-JK terancam Impeachment

Maju demi rakyat, maju membela rakyat,  maju membela wong cilik,maju mensejahterakan rakyat mauapun berbagai slogan yang mengatasnamakan rakyat pasti mengemukan pada saat kampanye pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada. Ini berat Bung !

Buktinya,

Capres & Cakada turun ke Pasar untuk Apa?

Euphoria, mungkin istilah ini yang tepat untuk menggambarkan aksi para capres & Cakada (calon kepala daerah baik gubenrnur, bupati maupun walikota) turun ke pasar-pasar saat mereka hendak mencari simpati, mengais suara (dalam pilpres 2004 yang lalu) maupun dalam kampanye pilkada saat lalu, sekarang dan yang akan datang; terlebih setahun lagi kita akan menyelenggarakan Pemilu legislatif & Pilpres 2009. Jorgan yang mereka usung adalah menyerap aspirasi rakyat.

Kemudian, apakah benar untuk menyerap

Asal Muasal Nama “INDONESIA”

Nama ” INDONESIA” muncul pertama kali tahun 1850 yang diciptakan/dipakai oleh James Richard Logan (ahli hukum Skotlandia) Menurutnya dia lebih menyukai isitilah geografis “Indonesia” yang bersinonim dengan “Kepulauan Hindia”.

Pendapatnya merupakan penolakan terhadap istilah “indunesians” dan “Melayunesians” yang digunakan oleh George Samuel Windsoe Earl untuk menyebut penduduk Kepulauan Malayan.

JR Logan menciptakan istilah baru ” Indonesia” untuk menyebut penghuni wilayah gugusan nusantara